LokalStore88 Rabu,7 Oktober 2026.
Sekitar 34 tahun dari sekarang, Indonesia berjanji tidak lagi menyumbang emisi bersih ke atmosfer. Janji itu bukan sekadar dokumen yang tersimpan rapi di atas meja, melainkan dibawa langsung Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, ke panggung Leader's Plenary Pre-COP Leader's Event di Fiji pada Selasa, 6 Oktober 2026. Lokasinya sengaja dipilih di Pasifik, kawasan yang paling awal merasakan naiknya permukaan laut. Bagi Indonesia, forum ini bukan ajang seremonial belaka: di sinilah kredibilitas target net zero emission 2060 diuji di depan puluhan delegasi negara. Pertanyaannya pun sederhana, apakah strategi yang dipaparkan sudah cukup konkret untuk dijalankan?
Rangkaian pertemuan di Fiji yang berlangsung 5-9 Oktober 2026 memang bukan konferensi iklim utama. Pre-COP31 adalah tahap persiapan sebelum Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 digelar di Antalya, Turki, pada 9-20 November 2026. Forum ini dihadiri perwakilan lebih dari 50 negara, mulai dari kepala negara dan pemerintahan, menteri, pejabat tinggi pemerintah, negosiator iklim, hingga organisasi internasional. Karena itu, apa yang disampaikan tiap delegasi di sini biasanya menjadi sinyal awal posisi mereka di meja perundingan nanti. Hari pertama pertemuan di Fiji bahkan menghasilkan dokumen tersendiri yang dinamai Deklarasi Taku Pakasoa.
🛒 LapakStore88 - Toko Produk Aplikasi Premium Termurah — Kunjungi Toko »
Jumhur menjelaskan bahwa Indonesia sudah menyerahkan Nationally Determined Contribution atau NDC, yakni dokumen yang memuat komitmen iklim tiap negara di bawah Persetujuan Paris. NDC itu menjadi arah perjalanan menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Bagi banyak negara berkembang, menyusun NDC bukan pekerjaan ringan karena harus tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan domestik. Indonesia memilih menempatkan target iklim sebagai bagian dari agenda besar pembangunan, bukan sebagai beban yang berdiri sendiri. Dengan begitu, kebijakan iklim diharapkan berjalan berkelanjutan, bukan bergantung pada pergantian pemerintahan.
Peta Jalan yang Dipaparkan di Fiji
Ada sejumlah langkah yang disebut Indonesia sedang dipercepat. Pertama, program FOLU Net Sink 2030 yang menyasar sektor kehutanan dan penggunaan lahan agar penyerapan karbon lebih besar daripada emisi yang dilepas. Kedua, penurunan emisi dari sektor limbah dan metana, dua sumber yang sering luput dari pembahasan publik padahal kontribusinya nyata. Ketiga, transformasi industri lewat dekarbonisasi fasilitas yang sudah beroperasi saat ini. Pemerintah menegaskan langkah-langkah itu dijalankan lintas sektor ekonomi, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian tertentu.
Yang menarik, strategi industri tidak hanya berbicara soal memperbaiki pabrik lama. Pemerintah juga menyebut pengembangan industri rendah karbon yang dipikirkan sejak tahap perancangan, bukan setelah fasilitas berdiri. Pendekatan ini menandakan bahwa pertimbangan iklim mulai dimasukkan ke dalam keputusan investasi dan perencanaan jangka panjang. Bila dijalankan konsisten, arah ini bisa mengubah cara Indonesia membangun infrastruktur dan memilih teknologi. Namun justru di situ tantangannya: mengubah kebiasaan industri butuh insentif, aturan, dan kepastian yang bertahan lama.
Jumhur juga menekankan bahwa transisi energi di Indonesia harus berlangsung adil, teratur, dan berpusat pada masyarakat. Artinya, perubahan tidak boleh terjadi secara mendadak sampai membebani kelompok yang paling rentan. Pemerintah menyebut perlunya penguatan ketahanan energi sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat luas. Perlindungan bagi kelompok rentan menjadi bagian dari kerangka itu, bukan catatan tambahan yang diletakkan di akhir. Pendekatan semacam ini lazim disebut transisi berkeadilan, dan di negara berkembang ia selalu bersinggungan dengan persoalan lapangan kerja.
Selain itu, agenda penurunan emisi dinilai perlu tetap berjalan berdampingan dengan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah tidak memisahkan target iklim dari upaya mengentaskan kemiskinan dan peningkatan ketahanan masyarakat. Logikanya cukup jelas, kebijakan iklim yang mengabaikan ekonomi akan sulit bertahan lama di negara berkembang. Sebaliknya, pertumbuhan yang mengabaikan daya dukung lingkungan hanya menunda masalah ke generasi berikutnya. Karena itu, keseimbangan antara keduanya menjadi tema yang terus diulang dalam berbagai forum internasional.
Ketika Ambisi Harus Dibuktikan
Bagi Jumhur, persoalan dunia saat ini sudah bergeser. Tantangannya bukan lagi sekadar menaikkan ambisi, melainkan memastikan ambisi itu benar-benar diwujudkan lewat implementasi yang konkret. Ia menilai keberhasilan agenda perubahan iklim tidak hanya diukur dari besarnya komitmen yang diucapkan di forum internasional. Kemampuan tiap negara memastikan implementasi yang terukur dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat justru lebih menentukan. Pernyataan itu menyiratkan satu hal: janji iklim tanpa rencana pelaksanaan hanya akan menjadi dokumen yang menumpuk.
Persetujuan Paris tetap diposisikan sebagai kompas dalam menghadapi perubahan iklim. Namun Jumhur mengingatkan bahwa ruang untuk menjaga kenaikan suhu global pada batas 1,5 derajat Celsius makin sempit. Karena itu, tugas negara-negara adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil yang nyata. Dalam prosesnya, keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara tetap dipegang. Prinsip ini penting bagi negara berkembang, karena ia mengakui bahwa kapasitas dan tanggung jawab tiap negara memang tidak seragam.
Deklarasi Taku Pakasoa dan Nasib Negara Kecil
Hasil utama pertemuan satu hari itu adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa. Deklarasi ini menjadi bentuk dukungan masyarakat global, terutama bagi Negara-Negara Berkembang Pulau Kecil atau SIDS dan negara-negara kurang berkembang atau LDC. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat upaya mitigasi dan penanganan dampak perubahan iklim. Selain itu, deklarasi ini menyoroti pentingnya ketahanan terhadap risiko kerugian dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Bagi negara-negara pulau, kerugian semacam itu bukan skenario jauh, melainkan ancaman nyata yang terus membayangi.
Tuvalu menjadi contoh paling gamblang. Sebagai salah satu SIDS di kawasan Pasifik, negara ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama ancaman kenaikan permukaan laut. Pemerintah Tuvalu terus menyuarakan urgensi aksi global karena tanpa langkah adaptasi, negara-negara kecil berpotensi kehilangan wilayahnya. Isu ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut kedaulatan, identitas, dan masa depan sebuah bangsa. Kehadiran Indonesia di forum yang membahas nasib negara pulau memberi sinyal bahwa solidaritas lintas kawasan tetap relevan.
Bagi masyarakat Indonesia, rangkaian perundingan ini sebenarnya bukan urusan yang jauh di seberang samudra. Kebijakan iklim yang dibahas di forum internasional pada akhirnya menetes ke harga energi, pola investasi, hingga lapangan kerja di sektor-sektor baru. Itulah sebabnya pernyataan resmi seperti yang disampaikan di Fiji layak dicermati, bukan sekadar dibaca sekilas lalu dilewatkan. Setelah Pre-COP31, perhatian akan beralih ke COP31 di Antalya pada November 2026. Di sana, pertanyaannya akan kembali sama: seberapa serius komitmen tiap negara berubah menjadi tindakan.
Sumber: Detik Finance
Kalau kamu ingin terus mengikuti perkembangan isu iklim dan berita penting lainnya, mampir terus ke kanal LapakStore88 ya. Setiap update kami sajikan ringkas, hangat, dan gampang dicerna. Biar kamu selalu jadi yang pertama tahu begitu ada kabar baru.
📘 Follow Fanspage kami di Facebook: klik di sini
💬 Gabung Saluran WhatsApp kami: klik di sini
📰 Baca artikel lainnya di blog kami: kunjungi blog
Baca juga:
Kata kunci terkait: net zero emission 2060, COP31, perubahan iklim, NDC Indonesia, FOLU Net Sink 2030, transisi energi, Pre-COP31 Fiji, Deklarasi Taku Pakasoa
#LapakStore88
0 Komentar